Archive

Archive for the ‘Tarif dan Nilai Pabean’ Category

Nilai Pabean


Ketentuan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk yang ada dalam Undang-undang Kepabeanan diadopsi Agreement On Implementation of Articel VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), sebagai salah satu persetujuan yang terlampir dalam perjanjian internasional tentang pendirian badan dunia WTO.

Sesuai pasal 15 UU Kepabeanan, terdapat 6 metode untuk penetapan nilai Pabean, yaitu:

  1. Metode I,     nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan;
  2. Metode II,    nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik;
  3. Metode III,  nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
  4. Metode IV,  nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi;
  5. Metode V,    nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode komputasi;
  6. Metode VI,  nilai pabean ditetapkan berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dari metode I sampai metode V berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.

Keenam metode penetapan nilai pabean di atas harus digunakan sesuai urutan hirarkinya. Jadi metode II baru dapat digunakan jika metode I tidak dapat diterapkan. Demikian juga metode V baru dapat diterapkan jika metode I smapai metode IV tidak dapat diterapkan. Atas permintaan importir, urutan metode V dapat digunakan mendahului penetapan berdasarkan metode IV.

Tarif Pabean


Kegiatan lalu lintas barang ekspor dan impor merupakan alasan bagi suatu negara untuk memungut bea dan pajak untuk kepentingan kas negara. Di Indonesia, tugas untuk memungut dan mengamankan penerimaan negara dari sektor ekspor atau impor menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat 2 cara pengenaan pungutan pabean:

  1. tarif advalorum, di mana besarnya bea didasarkan pada prosentase tarif tertentu dari harga barang.
  2. tarif spesifik, di mana besarnya bea didasarkan pada tarif per satuan barang.

Sebagian besar barang impor di Indonesia, bea dikenakan berdasarkan tarif advalorum. Sebagian kecil barang impor yang dikenakan tarif spesifik adalah beras dan gula.

Untuk memudahkan penetapan tarif atas barang impor, barang harus diklasifikasi dalam suatu sistem klasifikasi barang, di mana jenis barang yang ada di dunia ini disusun dan dikelompokkan secara sistematis agar memudahkan pentarifan perdagangan.

Berdasarkan Keppres No. 35 tahun 1993, Indonesia telah menjadi contracting party dari International Convention on the Harmonized Description and Coding System atau sering disebut sebagai HS Convention. Sebagai salah satu contracting party dari HS Convention, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia), terakhir dalam bentuk BTBMI 2007 yang disususn berdasarkan amandemen BTBMI 2006. Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.