Home > Tarif dan Nilai Pabean > Tarif Pabean

Tarif Pabean


Kegiatan lalu lintas barang ekspor dan impor merupakan alasan bagi suatu negara untuk memungut bea dan pajak untuk kepentingan kas negara. Di Indonesia, tugas untuk memungut dan mengamankan penerimaan negara dari sektor ekspor atau impor menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat 2 cara pengenaan pungutan pabean:

  1. tarif advalorum, di mana besarnya bea didasarkan pada prosentase tarif tertentu dari harga barang.
  2. tarif spesifik, di mana besarnya bea didasarkan pada tarif per satuan barang.

Sebagian besar barang impor di Indonesia, bea dikenakan berdasarkan tarif advalorum. Sebagian kecil barang impor yang dikenakan tarif spesifik adalah beras dan gula.

Untuk memudahkan penetapan tarif atas barang impor, barang harus diklasifikasi dalam suatu sistem klasifikasi barang, di mana jenis barang yang ada di dunia ini disusun dan dikelompokkan secara sistematis agar memudahkan pentarifan perdagangan.

Berdasarkan Keppres No. 35 tahun 1993, Indonesia telah menjadi contracting party dari International Convention on the Harmonized Description and Coding System atau sering disebut sebagai HS Convention. Sebagai salah satu contracting party dari HS Convention, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia), terakhir dalam bentuk BTBMI 2007 yang disususn berdasarkan amandemen BTBMI 2006.

Uraian barang dalam Nomenklatur barang impor terdiri dari :

  1. Uraian barang pada tingkat 4 dan 6 digit merupakan teks dari Harmonized System – World Customs Organization (HS – WCO) ;
  2. Uraian barang pada tingkat 8 digit merupakan teks dari ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature  (AHTN);
  3. Uraian barang pada tingkat 10 digit merupakan uraian pos tarif nasional;
  4. Uraian barang pada tingkat 4, 6, 8 dan 10 digit dalam bab 98 merupakan uraian pos tarif nasional.

BTBMI 2007 juga merupakan referensi praktis berkaitan dengan prosentase tarif Bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepabeanan, Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Besarnya tarif barang impor ditetapkan oleh Menteri Keuangan

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: