Home > Pembayaran dan Pembukuan > Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Kegiatan impor dan ekspor melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian pengurusannya. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengurusan barang impor sejak tiba di pelabuhan hingga pengeluarannya ke dareah pabean antara lain: pihak pengelola pelabuhan , administratur pelabuhan, pihak pelayaran/pengangkut, instansi terkait seperti karantina dan Bea Cukai. Demikian juga untuk pengurusan barang ekspor.

Untuk pemberitahuan pabean, pihak-pihak yang berhak melakukan pengurusan adalah pengangkut (pelayaran/penerbangan), importir dan eksportir. Dalam pasal 29 Undang-undang kepabeanan disebutkan bahwa:

(1)   Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.

(2)   Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

(3)   Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Manteri.

Pengurusan pemberitahuan yang berkaitan dengan kedatangan sarana pengangkut dibuat oleh pengangkut. Pemberitahuan pabean dibuat dan diserahkan oleh pengangkut kepada Kantor Bea dan Cukai setempat dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pemberitahuan pabean ini berupa:

–          RKSP (rencana kedatangan sarana pengangkut), dan

–          Manifest (daftar muatan kapal).

Dalam praktek sehari-hari tugas ini dilakukan oleh agen perkapalan/agen penerbangan yang bersangkutan.

Terhadap penyelesaian barang impor yang telah berada di kawasan pabean, pengajuan dokumen pemberitahuan pabean (PIB: Pemberitahuan Impor Barang) dilakukan oleh importer. Importir adalah orang yang melakukan impor, yaitu orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dengan demikian siapa saja yang melakukan impor disebut sebagai importer. Dalam hal ini termasuk juga pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

Demikian juga halnya terhadap barang ekspor. Pihak eksportirlah yang harus melakukan pemberitahuan ekspor. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pada dasamya Undang-undang Kepabeanan menganut prinsip bahwa semua pemilik barang, baik barang impor maupun barang ekspor, dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabeannya. Namun mengingat bahwa tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tatalaksana penyelesaian kepabeanannya, atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabeannya, maka Undang-undang memberi kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean kepada pihak lain dalam hal ini kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

Pengusaha semacam ini sebelumnya telah ada dan didalam praktek sehari-hari dikenal dengan nama perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), ekspedisi muatan kapal udara, atau ekspedisi muatan pesawat udara (EMKU/EMPU), atau pengusaha jasa transportasi.

Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, pengusaha terkait harus mendapat pengesahan dari DJBC dan terdaftar pada Kantor Bea dan Cukai setempat.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: