Home > Pembayaran dan Pembukuan > Tanggung Jawab atas Bea Masuk

Tanggung Jawab atas Bea Masuk

Berdasarkan ketentuan Kepabeanan, terhadap barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang impor begitu memasuki batas daerah pabean sudah terutang bea masuk, namun mengingat barang tersebut belum tentu diimpor untuk dipakai, maka kewajiban melunasi bea masuk baru timbul sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Dalam pasal 30 Undang-undang Kepabeanan disebutkan bahwa:

(1).       Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.

(2).       Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3).       Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.

(4).       Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bsa masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Nilai pabean yang dimaksud dalam pasal 15 tersebut diatas adalah nilai pabean untuk perhitungan bea masuk berdasarkan nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atas importasi barang yang dilakukannya, akan tetapi juga konsekuensi dari pemberitahuan impor barang yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan Undang-undang kepabeanan.

Pada prinsipnya pungutan bea masuk atas barang impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan. Namun apabila pengurusan pengajuan pemberitahuan   impor   dikuasakan   kepada   pengusaha   pengurusan   jasa kepabeanan (PPJK). maka pihak PPJK juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas bea masuk yang terhutang. Hal ini dapat terjadi apabila karena sesuatu hal (misalnya terjadi pelanggaran kepabeanan) dilakukan penagihan bea masuk atau denda administrasi, namun importirnya tidak dapat ditemukan, misalnya melarikan diri atau alamatnya palsu dan sebagainya. Dalam hal demikian maka tanggung jawab atas bea masuk tersebut  beralih  kepada  pihak  pengusaha  pengurusan jasa  kepabeanan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab PPJK tersebut tercantum dalam  pasal 31 Undang-undang Kepabeanan, sebagai berikut:

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.

Pihak   lain yang juga  dapat  dimintakan   pertanggungjawabannya  atas pungutan bea masuk adalah pengusaha TPS (Tempat Penimbunan Sementara).

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan   atau

tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun

barang   sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Berkaitan   dengan   tanggung jawab   Pengusaha   TPS   atas   bea   masuk,

disebutkan dalam pasal 32 Undang-undang Kepabeanan, sebagai berikut:

(1)    Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.

(2)    Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya :

  1. musnah tanpa sengaja;
  2. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
  3. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan pabean.

Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkannya pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan pabean, tanggung jawab atas bea masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: